Jurnalindo.com, – Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyatakan bahwa wajar bagi Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan mantan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Syahrial, setiap partai politik yang mendukung Prabowo-Gibran memiliki hak untuk berharap mendapatkan kursi di pemerintahan mendatang.
“Itu urusan internalnya PBB. Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, boleh-boleh saja Pj Ketum PBB bicara seperti itu. Memang harus ada harapan, pandangan, dan optimisme,” ujar Syahrial kepada Kompas.com, Jumat (24/5/2024).
Syahrial menjelaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selalu menekankan kepada kadernya bahwa urusan kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo.
Sebab, penyusunan dan penempatan orang dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Demokrat standing-nya di situ. Jadi tidak dalam posisi memaksakan kehendak, apalagi mendikte.
Karena Demokrat meyakini bahwa Pak Prabowo memiliki independensi dan tolok ukur yang pas dalam mengatur formasi kabinet dan pemerintahan,” kata Syahrial.
Sebelumnya, Pj Ketua Umum PBB, Fahari Bachmid, menilai bahwa Yusril Ihza Mahendra adalah sosok yang ideal untuk menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ,” ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
Fahri beralasan bahwa Yusril memiliki kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik sehingga tepat bila ditunjuk sebagai Menko Polhukam.
Dengan alasan itu pula, Fahri berpendapat bahwa Yusril bukanlah sosok yang tepat untuk mengisi pos Jaksa Agung, yang menurutnya bersifat lebih eksekutor daripada membangun sistem.
“Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi jaksa agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor,” kata dia.
Syahrial menekankan bahwa Demokrat tidak dalam posisi mendikte siapa yang harus duduk di kabinet. Partai Demokrat mempercayakan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan formasi kabinetnya.
“Demokrat meyakini bahwa Pak Prabowo memiliki independensi dan tolok ukur yang pas dalam mengatur formasi kabinet dan pemerintahan,” tegas Syahrial.
Usulan PBB ini menunjukkan dinamika dan harapan partai-partai koalisi untuk mendapatkan peran strategis dalam pemerintahan mendatang. Hal ini merupakan bagian dari proses politik yang wajar dan menunjukkan komitmen partai-partai pendukung untuk berkontribusi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. (Sumber ; Kompas/Nada)
