Jurnalindo.com – Program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yakni makan siang gratis, kini diubah istilahnya menjadi makan bergizi gratis. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa program ini ditekankan pada penggunaan sumber pangan sesuai panen di tiap wilayah, sehingga anggaran yang semula sekitar Rp 400 triliun kini bisa dihemat hingga separuhnya. dilansir dari detik.com
“Ya sekarang makan bergizi gratis bukan berarti rencana awal makan siang gratis itu tidak bergizi, cuma waktu makannya itu tidak dibatasi. Jadi ada dua kemungkinan, bisa diganti makan pagi untuk sarapan,” kata Budiman kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).
Budiman juga menjelaskan bahwa perhitungan awal anggaran sebesar Rp 400 triliun per tahun didasarkan pada asumsi asupan makanan yang bisa berasal dari mana saja. Namun, setelah dihitung ulang dengan memprioritaskan produksi lokal, anggaran tersebut bisa dipangkas hingga separuhnya.
“Saat Pak Prabowo masih kampanye, anggaran sekitar 400 triliun rupiah per tahun, kira-kira, tapi itu dengan asumsinya, asupan makanannya dari mana saja, bisa dari mana pun. Tapi setelah kita hitung, ada kemungkinan kita bisa memangkasnya sampai separuhnya,” ujar Budiman.
Menurut Budiman, program makan bergizi gratis akan mengutamakan produksi oleh masyarakat desa sekitar. Hal ini akan mengurangi biaya distribusi yang besar untuk pembagian makanan gratis kepada siswa-siswa di sekolah.
“Jika banyak kebutuhan bahan pokok untuk makan itu diproduksi sendiri oleh orang desa, dari tanah Indonesia, maka itu menghidupkan ekonomi desa sehingga kemudian tidak ada kebutuhan untuk mengeluarkan uang banyak untuk membeli barang-barang impor. Langsung belinya dari desa,” jelasnya.
Budiman juga menambahkan bahwa kebutuhan distribusi ke wilayah-wilayah lain akan memakan biaya, namun jika desa-desa dapat menanam dan beternak sendiri, maka 80% kebutuhan program makan bergizi gratis ini bisa dipenuhi oleh desa-desa di provinsi yang bersangkutan.
“Perlu distribusi ke wilayah-wilayah lain itu memakan biaya, tapi kalau kita menanam sendiri, berternak sendiri, maka rakyat kita kan, bahkan 80% kebutuhan program makan bergizi ini bisa dipenuhi oleh desa-desa di provinsi yang bersangkutan,” sambungnya.
Dengan perubahan ini, diharapkan program makan bergizi gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi siswa-siswa di sekolah, tetapi juga memberdayakan ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan makanan.
Jurnal/Mas
